Merauke Perkuat Status Lumbung Pangan Nasional Melalui Akselerasi Infrastruktur dan Transformasi Digital Pengadaan 2025

MERAUKE – Pemerintah Kabupaten Merauke menetapkan tahun 2025 sebagai momentum krusial dalam mempercepat visi wilayah sebagai lumbung pangan nasional. Melalui integrasi digitalisasi pengadaan dan penguatan infrastruktur logistik, Pemkab Merauke memfokuskan belanja daerah pada sektor pertanian berkelanjutan serta pemberdayaan pengusaha lokal.

Transformasi Digital dan Ketahanan Pangan

Dalam upaya mempercepat program cetak sawah, Pemkab Merauke beralih ke mekanisme E-Purchasing. Langkah ini terbukti efektif dalam merealisasikan puluhan paket konstruksi lahan pertanian di sentra produksi seperti Distrik Kurik, Tanah Miring, hingga wilayah strategis Wanam.

Kepala daerah melalui dinas terkait menegaskan bahwa efisiensi birokrasi menjadi kunci. Tidak hanya fokus pada lahan, pemerintah juga membangun infrastruktur pendukung berupa gedung lumbung pangan di Distrik Waan. Proyek senilai Rp502,6 juta tersebut diproyeksikan menjadi penyangga (buffer) stok pangan utama bagi masyarakat di wilayah pesisir guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas.

Komitmen Terhadap Pemberdayaan OAP

Sejalan dengan amanat Otonomi Khusus (Otsus), pengadaan barang dan jasa tahun 2025 memberikan porsi prioritas bagi pengusaha Orang Asli Papua (OAP). Dinas PUPR bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan konsisten menerapkan metode Tender Terbatas dan Penunjukan Langsung bagi pelaku usaha lokal yang memenuhi kualifikasi.

Salah satu fokus utamanya adalah revitalisasi ekonomi kerakyatan melalui pembenahan fasilitas di Pasar Blorep. Langkah ini diambil untuk memastikan pedagang lokal memiliki sarana perdagangan yang layak dan kompetitif di tengah pertumbuhan kota.

Transparansi di Bawah Pengawasan KPK

Guna menjamin akuntabilitas anggaran, proses pengadaan kini sepenuhnya bermigrasi ke aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) versi terbaru. Sistem ini memungkinkan pengawasan real-time mulai dari tahap pengumuman hingga penyelesaian sengketa informasi pada masa sanggah.

"Kami memastikan setiap rupiah dari APBD maupun Dana Otsus dapat dipertanggungjawabkan. Kerja sama dengan Inspektorat Provinsi Papua Selatan dan pengawasan ketat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi jaminan bahwa proses pemilihan penyedia jasa bebas dari praktik maladministrasi," ujar perwakilan pemerintah dalam laporan resminya.

Ikhtisar Statistik Pengadaan 2025